JAKARTA, SARINAH NEWS, – Setelah pihak pengusaha, Aguan menyatakan tidak tahu siapa yang membuat pagar laut dan menepis sebagai pemasangnya, tiba-tiba muncul kelompok yang menamakan dirinya Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengaku secara swadaya telah membuat pagar itu dengan tujuan mitigasi abrasi dan tsunami, demi kepetingan nelayan, katanya.
Pengakuan yang dikemukakan koordinator JRP Sandi Martapraja ini tentu tidak mudah dipercaya bahkan menambah bukti adanya pihak yang beralibi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya, apa mungkin?
Ah! Itu penyataan yang mengada-ada, jika pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 KM itu adalah atas swadaya nelayan.
Nelayan kita ini bukanlah nelayan kaya raya yang rela berdonasi milyaran rupiah untuk sekedar mencegah abrasi dan tsunami. Kayaknya emang kegedean tuh bohongnya. Gedabrus bin goro!
Bertentangan dengan temuan dan fakta di lapangan bahwa pekerja pembuat pagar laut, bahwa pihak yang dibayar itu tidak berhubungan dengan JRP tapi bekerja demi kepentingan perusahaan PIK-2 setidaknya dikenal sebagai koloni perusahaan tersebut.
Advokat Khozinudin bahkan menyebut tangan kanan Aguan bernama Ali Hanafiah Lijaya sebagai orang atau dalang yang harus bertanggungjawab atas pagar laut itu.
Lebih lanjut, setelah petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km di perairan pesisir Tangerang, Banten.
Pihak penegak hukum sesungguhnya sudah bisa mulai bertindak pasca penyegelan oleh KKP dengan memanggil dan menyidik Sandi Martapraja dan Ali Hanafiah Lijaya.
Itu pintu awal untuk mendobrak motif jahat pihak tertentu dari pembangunan pagar laut 30,16 KM. Dugaan adanya rencana pengurugan dan perluasan pantai patut untuk segera dibuktikan.
Masalah pengurugan dan perluasan pantai laut, bahwa Aguan yang merasa paling banyak uang di atas bumi pertiwi ini adalah memang ahlinya soal apa saja bisa ia beli, bahkan hukum sekali pun.
Dahulu, ia pernah diperiksa oleh KPK atas dugaan suap kepada anggota DPRD DKI soal Raperda reklamasi pantai utara Jakarta. Faktanya, he got free!
Aguan dapat melepaskan diri dari proses lanjutan. Kini dalam PIK-2, Aguan membahayakan pejabat, aparat, aktivis hingga ulama dan kyai, dengan kekuasaan dan kekuatan finansialnya. Ia merasa hukum ada di saku pantatnya!
Tidak mungkin pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 KM itu tidak diketahui oleh pihak Kepala Desa setempat, Camat, bahkan Bupati dan Gubernur termasuk KKP serta aparat penegak hukum. Pada kemana ya mereka? Untung saja pihak KKP sudah bertindak tepat saat ini.
Patut diduga semua menutup mata karena hal itu adalah bagian dari proyek besar kepentingan PIK-2. Kasarnya, siapa sih yang berani mengusik Aguan yang dilindungi Jokowi? Bisa kejang-kejang di tempat!
Pagar laut tidak mungkin dibuat oleh jin atau alien sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab.
Masih gesit bergentayangan, mungkin yang jelas genderuwo dan kuntilanak pihak pengintimidasi rakyat agar melepas hak tanahnya untuk PIK2, proyek hantu para teroris.
Further more, bisa menjadi kekuasaan yang terselubung, nelayan pribumi tak boleh masuk. Negara dalam negara! Bisa jadi, PIK-2 punya penduduk/rakyat, tanah, laut, dan udara kelak punya penguasa wilayah bahkan bisa jadi punya pemerintahan sendiri! Kalau sudah ketahuan gini, so pasti bilang ‘tidak!’.
Bisa jadi, tentara dan polisi akan menjadi kendalinya, faktanya saat ini pun mereka lari sembunyi dan ketakutan untuk bersuara. Why?
Seharusnya mereka ini adalah alat negara yang melindungi rakyatnya dan wilayah teritorial negara RI, tentara dan polisi bukan alat untuk melindungi pengusaha yang merugikan rakyatnya! Semoga saja Prabowo tidak!
Pagar laut hanya bentuk satu kasus teror, nelayan jelas sangat dirugikan. Seribu kasus menyelimuti PIK-2 karenanya semua harus dibongkar habis.
Mulai tangkap dan interogasi pembuat pagar laut itu, perintahkan secara hukum bongkar pagar laut itu, bongkar suap pagar laut PIK-2, cabut PSN dan batalkan PIK-2.
PIK-2 menjadi kamuflase investasi untuk aneksasi, invasi dan kolonialisasi. PIK-2, negara dalam negara! Pagar laut indikasinya!
Bongkar patung Naga yang menjadi simbol dari arogansi dan penjajahan kaum oligarki terhadap NKRI.
Tangkap Aguan! Hancur negara ini oleh perilaku KKN.
Investasi hanya jembatan bagi para kolonialis-imperialis baru, sebutlah sebagai penjahat yang menginjak-injak konstitusi dan demokrasi.
Reposted: sarinahnews.com
Editor: sarinah
Jakarta, Senin, January 13, 2025
Note:
Opini ini ditulis oleh M. Rizal Fadilah, dengan judul, “Ada Ada Saja, Pagar Laut Dibangun Swadaya Nelayan”
M. Rizal Fadillah adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sumber, fnn.co.id
Hak Cipta © 2021 Forum News Network (FNN)
Sumberlain: https://www.tempo.co/ekonomi/manajemen-pik-2-buka-suara-soal-pagar-laut-di-perairan-tangerang-1193270
