sarinahnews.com – Malang, pagi dini hari, sudah 1 September 2022 sinyal kenaikan BBM itu belum kelihatan. Kemana kiranya dia datang. “Tunggu dulu,” kata angin memberi kabar.
Jokowi, kali ini ekstra hati-hati karena oposisi dan pihak yang sangat tidak suka kepadanya sudah menyiapkan wajan penggorengan. Bukan BBM yang digoreng, tapi kenaikannya.
Soal sinyal kenaikan harga BBM telah banyak terungkap beberapa waktu ini, mulai penjelasan Sri Mulyani beberapa hari yang lalu terkait rencana kenaikan subsidi BBM, pengajuan opsi subsidi yang membebani APBN sebesar 502 triliun.
Bagaimanapun juga, jokowi dalam sambutannya di sidang umum MPR tanggal 16 Agustus 2022 banyak yang disampaikan terkait ketahanan pangan dan posisi keuangan negara.
Menurut Jokowi, sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, kondisi APBN surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun pada 2022 agar BBM di masyarakat tak melambung tinggi.
Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022 neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut berkisar Rp 364 triliun.
Kembali terkait kenaikan BBM, Jokowi minta untuk dihitung ulang sebelum memutuskan naik atau ditangguhkannya kenaikan BBM tersebut. Bagaimanapun juga, soal minyak sangat tergantung dari harga minyak dunia.
Di sinilah dibutuhkan konsep berdikari dalam bidang ekonomi itu seperti apa, tetapi selama dalam bidang politik itu tidak berdaulat dan sangat tergantung dari tekanan politik luar negeri tentu saja jauh dari api revolusinya Indonesia.
Terkait berkepribadian dalam bidang kebudayaan, karena budaya menunjukkan bangsa. Sementara negara seolah tidak berdaya menghadapi kelompok entitas yang mengatasnamakan agama sebagai dalil untuk menekan agar negara lemah menghadapi mereka.
Pagi ini (1/9), naik dan tidak adalah momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Langka kenaikan ini kemungkinan besar akan dibarengi oleh bantuan BLT dan subsidi gaji pegawai negeri sipil agar tidak terjadi kontraksi perekonomian dan kehidupan sosial.
Ketika ditanya di Gedung DPR RI, Sri Mulyani sama sekali tak menjawab soal kepastian kenaikan harga BBM. Sri Mulyani malah bertanya balik ke wartawan.
“Udah ada belum pengumumannya?” katanya sambil tersenyum dan langsung pergi meninggalkan kumpulan wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Yang jelas, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan semua faktor dalam penentuan kenaikan harga BBM. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga keberlanjutan APBN.
“Kita pokoknya lihat seluruh faktor dalam hal ini. Yang harus diseimbangkan tadi, growth, inflation, daya beli, APBN,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga bicara sejauh ini pemerintah berhasil menahan kenaikan tingkat inflasi karena memberikan subsidi energi yang terus menerus naik hingga tiga kali lipat.
“Banyak negara menghadapi inflasi hingga di atas 8-9%. Karena kita naikkan subsidi BBM sampai tiga kali. Nilainya sampai Rp 502 triliun. Itu yang sebabkan harga-harga relatif bisa dikendalikan, kemarin pun inflasi disumbangkan lebih banyak oleh makanan bukan administered prices,” sebut Sri Mulyani
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, alias tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran. Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.
“Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah subsidi yang sudah mampu makin banyak lagi,” tutup Sri Mulyani.
Apakah kenaikan pertalite dan solar akan tetap tidak naik sekalipun dibarengi turunnya BBM Non subsidi (31/8) dan tebaran bansos di samping bantuan tambahan gaji PNS?
Apakah memang tidak naik dan tetap meningkatkan subsidi BBM lewat APBN yang sudah menyentuh 502 trilliun untuk menekan gejolak sosial dan ributnya parlemen RI?
Tentu saja bukan karena 3 faktor itu BBM dinaikkan atau tidak. Bagaimanapun juga, atas dasar perhitungan neraca pendapatan negara dan terhadap subsidi rakyat. (red.sarinah)
