SARINAH NEWS, – JAKARTA, Jadi ingat kata Gus Dur, DPR Kayak anak TK. Sebutan ini mirip dengan KPK. Bedanya, kalau DPR itu berisik tak ada kerjanya ketika dipimpin AR. Tapi kalau KPK merajut cari perhatian, padahal tidak ada yang akan dikerjakan. Masak KPK dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polisi tidak tau apa yang akan dikerjakan terhadap sang mantan Gubenur itu.
Masyarakat jadi gemas lihat anak TK merajut pada bapaknya. Padahal jelas mantan kepala Daerah kok malah lepas seakan bawahannya adalah tempatnya salah. Ini soal korupsi!
Sumber CNN Indonesia, Selasa, 31 Jan 2023, menyatakan bahwa Mahfud MD, ungkap kasus formula E hingga dugaan jegal ketum parpol oleh KPK.
Ada yang disembunyikan, ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan dilema Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memanggil eks Gubernur DKI terkait penyelenggaraan Formula E. Pasalnya, KPK kerap dituding menjegal ketika melayangkan panggilan pemeriksaan terhadapnya.
Emangnya yang nuding gituan sapa? Masyarakat pasti bisa menebak siapa yang dimaksud KPK. Di angan-angan, kata Gobloh.
Pernyataan KPK tersebut diungkapkan Mahfud saat jumpa dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana.
“Itu saya tanya, itu kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah KPK nya itu begini, ‘pak kami itu serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi mau menjegalnyalah, inilah, itulah, padahal ndak urusannya ini dengan dia. Ini temuan BPK. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegalnya’,” kata Mahfud di kantor Polhukam, Jakarta Pusat. CNN Indonesia, Selasa (31/1).
Semua masyarakat Indonesia Raya tau kelompoknya siapa yang dimaksud para pimpinan KPK itu. Apalagi saat ini lagi ramai minta dicalonkan. Padahal waktu itu dia belum dideklarasikan oleh salah satu partai pengsung. Mana ada action KPK terhadanya waktu itu? Masih punya alsan? Sejuta alasan tak akan mampu menyembunyukan satu kejujuran di hati KPK.
Dugaan jegal ketua umum partai, selain soal curhatan KPK, Mahfud juga berbincang soal pelanggaran pidana oleh para ketua umum partai yang diusut KPK bersama Denny. Kendati demikian, ia menegaskan tak ada upaya penjegalan dengan melaporkan kasus tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Ketika ada pembicaraan serius antara Pejabat negara dengan mantan wamenkumham (deny), bagi kita gak heran. Why? Biasalah, kalau gak menjabat lagi macam-macam omongannya. Waktu menjanat. Where had you been?
Ah. 11- 12 ama KPK, ingat aja nanti. Ketika mereka sudah tidak menjabat, pastikan ceritanya kayak Samson Betawi. Kuat. Hebat itu bisa dibuktikan ketika masih menjabat, dan tidak tebang pilih.
Benarkah KPK jadi glembosi, ketika KPK merasa menjadi alat gebuk partai politik tertentu. Padahal tidak. Ah. Kayaknya emang dibuat-buat, KPK caper kayak anak merajud sama bapknya. Not at all.
Mahfud menegaskan urusan penegakan hukum tidak boleh dicampur aduk dengan urusan politik.
“Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu, KPK, kalau anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun jangan ada pertimbangan politik. Kalah penjarakan!, hukum!” Kata Mahfud.
Jelaslah apa yang dimaksud Mahfud MD, pemerintah tidak mau tau soal penegakkan keadilan terhadap korupsi. Artinya jelas, pemerintah mendukung anti korupsi.
Apa faktor kebebasan dari pemerintahan Jokowi jadi kesempatan glembosi? Wait and see, nunggu order gitu? Wah gak bener ini.
Sebelumnya, mantan Gubenur pernah diperiksa selama 11 jam oleh tim penyelidik lembaga antirasuah terkait dengan ajang balap mobil listrik Formula E pada September tahun lalu. Dia menuturkan dirinya meyakini keterangan yang dirinya sampaikan bisa membantu KPK.
So what? What does mean it? It means, sang mantan jadi collaborative justice. Wah salah bidik. Kepala yang dibidik, as hole yang kena.
“Tadi kami diminta memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan, akan bisa menjadi terang,” tutur sang mantan. CNN Indonesia, selasa (31/1)
Dia menegaskan dengan pemeriksaan itu diharapkan isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan KPK melakukan penyidikan, harapnya kecutlah.
Bulan di langit kalik terang. Lucu, yang dibidik kepala daerahnya, malah jadi seorang collaborative justice. So what? What next? Nothing! Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, sekalipun itu bulu o
Onta.(sarinah)
Opini.
Writer : sarinah
Editor. : sarinah
